TATA CARA PENGAJUAN KLIM THT

SPP KLIM PROGRAM THT

PESERTA

  • PNS ( tidak termasuk PNS dilingkungan Departemen Hankam)
  • Pejabat Negara
  • Pegawai BUMN / BUMD yang terdaftar.

Masa Kepersetaan

  • Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap/pejabat Negara.
  • Bagi PNS yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 juli 1961.
  • Bagi PNS daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971 , dihitung sejak Januari 1971.
  • Bagi Eks PNS Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung sejak April 1979.
  • Bagi pegawai BUMN/BUMD/BHMN sesuai dengan perjanjian kerja sama masing-masing.

Kewajiban Peserta

  • Membayar iuran 3,25% dari penghasilan sebulan (Gaji pokok + tunjangan anak) setiap bulan berdasarkan Kepres No.8 tahun 1977.
  • Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya.
  • Melaporkan perubahan data penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok. 

TATA CARA PENGAJUAN KLIM THT

1) Peserta Berhenti karena Pensiun atau bukan karena Pensiun dan bukan karena Meninggal Dunia. (AKT. 1)

" Formulir SP4 A (bagi pegawai negeri atau pejabat negara) atau formulir AKT1(bagi pegawai BUMN) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Urusan Kepegawaian.
" Foto Copy Surat Keputusan Pemberhentian yang disahkan oleh kepala instansi peserta dan aslinya atau tembusannya.
" Foto Copy Surat Keterangan Penghentian (SKPP) Gaji yang dibuat oleh Bendaharawan gaji dan disahkan oleh kepala Instansi peserta dan aslinya.
" Foto copy surat Keputusan Pengangkatan 1/Kartu Pegawai yang disahkan oleh kepala Instansi peserta dan aslinya.
" Kartu Peserta Taspen (KPT)
" Foto copy Kartu Identitas Diri pemohon yang masih berlaku.
" Dalam hal peserta berhenti kemudian meninggal dunia dan belum sempat mengajukan SPP Klim, maka ahli warisnya agar melengkapi sebagai berikut :

(1) Istri/ suami : Foto copy Surat Nikah dan aslinya.
(2) Anak yang belum dewasa (sebelum 18 tahun ): Surat Penunjukan Wali anak bersangkutan dari Pengadilan Negeri / Agama.
(3) Anak yang sudah dewasa atau orang tua kandung : Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/ Kepala Desa, khusus BUMN dapat dengan surat Keterangan dari Instansi.
(4) Orang tua angkat atau saudara : Surat Penunjukan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri /Agama.

2) Peserta Berhenti karena Meninggal Dunia (AKT 2)
" Formulir AKT 2 yang telah diisi dan ditandatangani oleh ahli waris dan Kepala Urusan Kepegawaian.
" Formulir AKT 3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kepala Instansi peserta dan Lurah/Kepala Desa
" Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia yang disahkan oleh Kepala Desa, Lurah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan aslinya.
" Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh Bendaharawan Gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.
" Foto copy Surat Keputusan pengangkatan pertama/Kartu Pegawai yang disahkan oleh Kepala Instansi peserta dan aslinya.
" Kartu Peserta Taspen (KPT).
" Foto copy Kartu Identitas Diri ahli waris yang masih berlaku dan aslinya.
" Bagi ahli waris adalah :

(1) Istri /suami : Foto copy Surat Nikah dan aslinya.
(2) Anak yang belum dewasa (sebelum 18 tahun): Surat Penunjukan Wali anak bersangkutan dari Pengadilan Negeri/Agama.
(3) Anak yang sudah dewasa atau orang tua kandung : Surat Keterangan dari Instansi.
(4) Orang Tua Angkat atau saudara : Surat Penunjukan Ahli waris dari Pengadilan Negeri/Agama.



SELANJUTNYA >>

Nama:

[Hapus]

Message:






online
web site counters
Best viewed with IE 4.0 & up, and Mozilla Firefox. Copyright 2006. Designed by Visualoaded 2006